Posted by : Fachry Ar Rafi Sunday, 10 March 2013


* Demokrasi Pancasila adalah demokrasi perwakilan.

Kedaulatan ada di tangan rakyat, tapi tidak sepenuhnya dilakukan oleh rakyat, melainkan dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai pengejawantahan rakyat. Rakyat melaksanakan kedaulatannya dengan memilih wakil-wakilnya yang akan duduk dalam lembaga-lembaga perwakilan.

* Demorasi Pancasila menolak Kediktatoran Mayoritas

Demokrasi Pancasila tidak ditentukan oleh kemenangan jumlah suara, tetapi oleh hikmat kebijaksanaan, artinya keputusan akal sehat yang dihasilkan oleh perwakilan rakyat dalam permusyawaratan atau diskusi. Demokrasi Pancasila tidak mengenal kemutlakan kekuatan fisik, kemutlakan karena kekuasaan, kemutlakan karena kekuatan ekonomi maupun kemutlakan karena besarnya jumlah suara, tetapi ia berpangkal tolak dari kekeluargaan dan gotong-royong.

* Demokrasi Pancasila menjunjung tinggi hak-hak azasi dan hak-hak seorang warga negara yang penggunaannya harus diabdikan kepada kepentingan yang lebih luas, kepada masyarakat, kepada rakyat dan negara

Sikap demikian ditandai dengan sila kemanusian yang adil dan beradab yang menempatkan setiap orang sebagai pribadi yang mempunyai martabat yang mulia dan hak-hak azasi yang tidak bisa dipindahkan. selain itu, ia menjamin hak-hak azasi manusia mengenai kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat atau pikiran serta tulisan sebagai syarat demokrasi sejati; mengakui persamaan kedudukan hukum dan pemerintahan; menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaan itu; dan memberi kesempatan hak tiap-tiap warga negara mendapat pengajaran.

* Demokrasi Pancasila mengakui hak-hak sosial setiap warga negara

Dalam hal ini ditetapkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; fakir miskin dan anak terlantar akan dipelihara oleh negara; perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas azas kekeluargaan dan sebagaimya.

* Dalam Demokrasi Pancasila, kekuasaan pemerintah dibatasi dan diawasi

Pembatasan dan pengawasan pemerintahan ini antara lain adalah sebagai berikut.
1) Masa jabatan Presiden adalah ditetapkan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali setelah masa jabatannya berakhir.
2) Pemerintahan didasarkan atas UUD NRI 1945 yang mengakui beberapa hak azasi manusia dan membatasi kekuasaan lembaga-lembaga negara.
3) Kekuasaan dibagi dan diberikan kepada beberapa lembaga negara yang bekerja sama satu sama lain yang juga saling mengimbangi dan saling mengawasi. Misalnya, untuk membuat undang-undang presiden memerlukan persetujuan DPr, presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi harus bekerja sama dengan lembaga itu.

Itulah sedikit dari Sistem Demorasi Pancasila yang dianut oleh negara kita, Dari kelebihannya sepantasnya kita merasa bangga memiliki Ideologi Pancasila.

{ 1 komentar... read them below or add one }

  1. Salam,
    Artikel yang bermanfaat sekali. ^-^
    Blog nya keren juga sobat hihi jadi betah :D
    Jangan lupa ya sobat berkunjung juga ke Putra-Community | #14 . Terimakasih.. ^-^ Saya Tunggu ;-)

    ReplyDelete

Follow by Email

Labels

Google+ Followers

Popular Post

Translate

Powered by Blogger.

- Copyright © Majestic Ultimate™ -Smansaminimalist- Powered by Blogger - Designed by Fachry Ar Rafi -